SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH OLEH BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

  • IMG_0245

  • IMG_0282

  • IMG_0295

  • IMG_0276

  • IMG_0279

       Pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo bekerja sama dengan Dinas Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dasar pelaksanaan sosialisasi ini adalah Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1578/405.01.3/2016 tentang  Pembentukan Panitia Pelaksana Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016; dan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1579/405.01.3/2016 tentang Narasumber dan Moderator Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016.

        Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai upaya meminimalisir kesalahan dalam  penyusunan draft peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dengan ditetapkannya peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi yang intensif agar tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah terencana, terpadu dan terkoordinasi.

      Pada awal acara, ketua panitia pada sambutannya melaporkan bahwa, kegiatan sosialisasi bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas perancang Peraturan Daerah dan produk Hukum Daerah lainnya di SKPD serta untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan memberi pedoman SKPD di dalam mengolah Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Acara dibuka oleh Bapak Suwandi, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo. Pada sambutannya beliau mengemukakan bahwa dengan dilaksanakannya sosialisasi ini diharapkan dapat memaksimalkan kualitas produk hukum daerah, harus ada sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum.

       Sosialisasi ini diikuti oleh 60 peserta, yaitu para bendahara pengeluaran di lingkungan SKPD di Kabupaten Ponorogo. Adapun narasumber pada pelaksanaan sosialisai ini adalah :

  1. Bapak Suwandi, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo) dengan menyampaikan meteri Review terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  2. Bapak Luhur Apidianto, S.STP., M.Si. (Kepala Bidang Anggaran dan Akuntansi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo) dengan menyampaikan materi Review terhadap Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  3. Drs. Ec. Edy Wignyo Saputro, M.Si. (Kepala Bidang Berbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo) dengan menyampaikan materi Review terhadap Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.