PENYULUHAN HUKUM DI DESA POMAHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

  • IMG_0338

  • IMG_0349

  • IMG_0341

  • IMG_0342

  • IMG_0344

Pelaksanaan ketiga kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016, dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 bertempat di Desa Pomahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Penyuluhan hukum dilaksanakan dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat, agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum serta demi tegaknya supremasi hukum.

Dasar hukum pelaksanaan penyuluhan hukum adalah Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1565/405.01.3/2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penyuluhan Hukum pada Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1566/405.01.3/2016 tentang Penunjukan Narasumber Penyuluhan Hukum pada Kegiatan Fasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2016.

Acara dibuka oleh Bapak Kepala Desa Pomahan Kecamatan Pulung  Kabupaten Ponorogo. Peserta adalah warga masyarakat Desa Poko sebanyak 60 (enam puluh) orang. Sebagai narasumber adalah :

  1. Bapak H. Sukarni, S.H., M.H. (Ketua Umum LKBH/Dosen pada Universitas Merdeka Ponorogo) dengan materi Hukum Waris Adat.
  2. Bapak Andi Wilham, S.H. (Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo) dengan materi Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.
  3. Bapak AKP Wiyoto, S.H. (Kepala Sub Bagian Hukum pada Polres Ponorogo) dengan materi Prosedur Penanganan Perkara Pidana dan Kamtibmas.
  4. Bapak Hananto Ruriawan, S.H. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo) dengan materi Perundang-Undangan.

Adapun tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.