PENYULUHAN HUKUM DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

  • IMG_0351

  • IMG_0354

  • IMG_0352

  • IMG_0353

Dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat, agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum serta demi tegaknya supremasi hukum maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo melaksanakan Penyuluhan Hukum di beberapa desa di Kabupaten Ponorogo. Dasar hukum pelaksanaan penyuluhan hukum adalah Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1565/405.01.3/2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penyuluhan Hukum pada Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1566/405.01.3/2016 tentang Penunjukan Narasumber Penyuluhan Hukum pada Kegiatan Fasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2016.

Kegiatan penyuluhan hukum pada tahun 2016, pelaksanaan keempat dilakukan pada pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 bertempat di Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Acara dibuka oleh Bapak Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Peserta adalah warga masyarakat Desa Tanjung Rejo sebanyak 60 (enam puluh) orang. Sebagai narasumber adalah :

  1. Bapak Wahyu Prasetyo, S.H. (Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Ponorogo) dengan materi Hukum Pertanahan.
  2. Bapak Irawan Jati Mustiko, S.H., M.H. (Jaksa Muda pada Kejaksaan Negeri Ponorogo) dengan materi Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
  3. Bapak Drs. H.M. Yazid Al Fahri, S.H. (Hakim Madya Muda pada Pengadilan Agama Ponorogo) dengan materi Hukum Perkawinan.
  4. Bapak Hananto Ruriawan, S.H. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo) dengan materi Perundang-Undangan.

Adapun tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.