PENYULUHAN HUKUM DI DESA JORESAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

  • IMG_0359

  • IMG_0361

  • IMG_0362

  • IMG_0360

Berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1565/405.01.3/2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penyuluhan Hukum pada Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1566/405.01.3/2016 tentang Penunjukan Narasumber Penyuluhan Hukum pada Kegiatan Fasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2016, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo melaksanakan Penyuluhan Hukum di beberapa desa di Kabupaten Ponorogo.

Adapun tujuan utama dilaksanakannya penyuluhan hUkum adalah dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum serta demi tegaknya supremasi hukum di masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum pada tahun 2016, pelaksanaan kelima dilakukan pada pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 bertempat di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Acara dibuka oleh Bapak Kepala Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Peserta adalah warga masyarakat Desa Karang Waluh sebanyak 60 (enam puluh) orang. Sebagai narasumber adalah :

  1. Bapak Suryadi, S.H., M.H. (Pembantu Rektor 1/Dosen pada Universitas Merdeka Ponorogo) dengan materi Hukum Waris Adat.
  2. Bapak Andi Wilham, S.H. (Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo) dengan materi Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.
    1. Bapak AKP Wiyoto, S.H. (Kepala Sub Bagian Hukum pada Polres Ponorogo) dengan materi Prosedur Penanganan Perkara Pidana dan Kamtibmas.
    2. Bapak Hananto Ruriawan, S.H. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo) dengan materi Perundang-Undangan.

Adapun tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.