BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PONOROGO

  • IMG_0377

  • IMG_0369

  • IMG_0372

  • IMG_0384

  • IMG_0374
  • IMG_0420
  • IMG_0430

  • IMG_0431

  • IMG_0439

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo selama 2 (dua) hari mengadakan  Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa yang ditujukan pada Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Ponorogo. Bimbingan teknis dilaksanakan pada hari Selasa 17 Mei 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Mei 2016.

Dasar hukum dilaksanakannya bimbingan teknis ini adalah Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1787/405.01.3/2016 tentang Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Ponorogo pada Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2016; dan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/1875/405.01.3/2016 tentang Penetapan Besarnya Pemberian Honorarium kepada Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Ponorogo pada kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2016.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016 ini dibuka oleh Bapak Suwandi, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo. Dalam sambutannya beliau mengemukakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada Perangkat Desa mengenai penyusunan produk hukum desa. Karena seperti diketahui bersama Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam diktum menimbang menyebutkan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu melindungi dan memberdayakan diri agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pemerintahan Desa perlu menyusun dan menerbitkan produk hukum desa. Berdasar pada kebutuhan ini, maka perlu adanya penyusun produk hukum di setiap desa yang memahami tata cara penyusunan produk hukum desa sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian diharapkan produk hukum yang nantinya diterbitkan sesuai dengan aturan hukum yang ada, salah satunya adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa.

Adapun peserta pada Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Ponorogo pada Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2016 ini merupakan sekretaris desa dari 100 (seratus) Desa yang berada di 20 (dua puluh) kecamatan di Kabupaten Ponorogo.

Sebagai  narasumber pada acara ini adalah :

  1. Drs. KARMIDI, M.M. (Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo) dengan materi Review terhadap Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  2. ARIS ISNANDAR, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo) dengan materi Tehnik Penyusunan Produk Hukum Desa.
  3. SUWANDI, S.H., M.H. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo) dengan materi Review terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.